Dr Abdul Kahar M.Pd : “Kawal Program Revitalisasi Sekolah Agar Jadi Jembatan Harapan Bukan Ladang Penyimpangan"

Dr Abdul Kahar M.Pd : Kawal Program Revitalisasi Sekolah Agar Jadi Jembatan Harapan Bukan Ladang Penyimpanan

Schoolmedia Jakarta == Kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi PAUD resmi ditutup, menandai babak baru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Acara penutupan ini dihadiri langsung oleh Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen, Dr. Abdul Kahar, M.Pd., didampingi oleh Kasubdit Sarana Prasarana Direktorat PAUD, Kurniawan, M.Pd., dan Tim Kerja Revitalisasi Satuan PAUD,Raden Mas Suryo Surarjo Dwita Donny Putranto.

Dalam sambutannya, Dr. Abdul Kahar menekankan peran krusial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondasi utama bagi masa depan bangsa. Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang kini berusia 5 hingga 6 tahun akan menjadi pemimpin yang menggerakkan Indonesia pada tahun 2045, saat mereka menginjak usia 25 hingga 26 tahun.

"Mereka adalah Generasi Emas Indonesia yang akan menentukan arah bangsa di masa depan," ujar Dr. Kahar. "Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyiapkan mereka sejak dini melalui pendidikan yang berkualitas."

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian besar yang diberikan pemerintah pada sektor PAUD tahun ini. Dengan ditetapkannya Revitalisasi PAUD sebagai program prioritas, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk membangun fondasi pendidikan yang kokoh, memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang.

Penutupan acara ini menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan visi tersebut, demi terlahirnya generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing global.

PR Satuan PAUD Penerima Bantuan

Setelah penandatanganan kerja sama dan finalisasi perencanaan, para Kepala Sekolah dan panitia pelaksana program revitalisasi satuan PAUD kini menghadapi tantangan besar: melaksanakan program dengan waktu efektif yang sangat terbatas, hanya tiga hingga empat bulan.

Dr. Abdul Kahar mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan. Â Dari hari ini bapak dan ibu melakukan PKS otomatis hanya tiga hingga empat bulan harus selesai dilaksanakan. Lakukan pekerjaan dengan amanah, bertanggungjawab dan sesuai pedoman serta petunjuk teknis yang ada. Jangan sampai keliru yang dapat menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari seperti yang disampaikan Tim Kejaksaan Agung, katanya.

Ada tujuh fokus perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh para penerima bantuan:

•  Langsung Melaksanakan Revitalisasi: Program harus segera dijalankan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
• Menggunakan Dana secara Transparan dan Akuntabel: Setiap penggunaan dana harus dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan jelas untuk menghindari penyimpangan.
• Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian: Proses pengerjaan harus diawasi secara ketat untuk menjamin kualitas hasil revitalisasi.
• Membuat Dokumen dan Pelaporan: Setiap tahapan pekerjaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala sebagai bukti pelaksanaan.
• Membangun Komunikasi Efektif: Keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, termasuk orang tua dan masyarakat, sangat penting.
• Menjaga Integritas dan Amanah: Para pelaksana diharapkan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah ini.
• Menjamin Keberlanjutan dan Perawatan: Setelah selesai, sarana dan prasarana yang direvitalisasi harus dijaga dan dirawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dr. Kahar menegaskan bahwa ketujuh poin ini bukan hanya sekadar prosedur, melainkan kunci utama keberhasilan program yang akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak-anak Indonesia di masa depan.

Menutup paparanya, Abdul Kahar yang merupakan mantan Direktur Pusat Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek mengatakan "Mari kita kawal bersama-sama Revitalisasi ini agar tetap menjadi Jembatan Harapan bukan sebagai ladang penyimpangan."

"Penyalahgunaan bantuan revitalisasi bukan sekadar pelanggaran administratif itu adalah penghianatan terhadap amanah dan harapan masa depan anak cucu kita, tutup Abdul Kahar yang telah 40 tahun menjadi abdi negara dan masyarakat."

Peliput : Eko Harsono