Schoolmedia News Jakarta --- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan berdasarkan data pemerintah dari 74.504 desa di seluruh Indonesia, tercatat 17.409 desa belum memiliki akses Pendidikan Anak Usia Dini.
"Saat ini masih ada Kepala Daerah kabupaten/Kota yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan program satu desa satu PAUD. Sehingga Gerakan Satu Desa Satu PAUD yang dilakukan Kemendikbudristek baru tercapai 75,1%," ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam Seminar Nasional Kepala Desa Menuju Pendidikan Berkualitas Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa di Jakarta, Kamis (24/2). Seminar dilakukan secara daring yang diikuti o 2.294 Kepala Desa dan dinas pendidikan Kabupaten/Kota. .
Acara dibuka Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Panelis yang tampil antara lain; Dirjen PAUD Dikdasmen, Jumeri, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, Direktur Guru PAUD Dikmas Kemdikbudristek, Santi Ambarukmi dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah.
Menurut Gus Halim, demikian panggilan akrab pak menteri, Kementerian Desa dan PDTT sangat mensupport upaya bersama Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan kepedulian desa khususnya Kepala Desa untuk mewujudkan 100% desa di seluruh Indonesia memiliki PAUD.
Dikatakan, dengan berhasilnya gerakan satu desa satu PAUD dapat memastikan bahwa penanggulangan stunting di desa juga menjadi program prioritas pembangunan desa. Penanganan stunting di desa tercakup dalam tujuan-tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa. Diantaranya adalah tujuan SDGs Desa ke-1, tujuan SDGs Desa ke-2, dan tujuan SDGs Desa ke-5.
"Pengembangan PAUD dan penanggulangan stunting di desa dapat menggunakan dana desa. Kebijakan penangan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa," ujar Gus Halim
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:
Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, Desa berkesetaraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi
Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, Inovasi dan infrastruktur desa, Desa tanpa kesenjangan
Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
Ekosistem laut desa, Ekosistem daratan desa, Desa damai dan berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa dan
Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Kegiatan seminar nasional kepala desa juga dilakukan acar talkshow dengan Tim Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan tema "Kepemimpinan Kepala Desa dan Proses Musrenbangdes". Tim Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan tema "Sinergi Satuan PAUD dan Posyandu"
Ketiiga talkshow dengan Tim Desa Meukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, Papua dengan tema "Kerjasama Melekat antara Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Dinas Pendidikan di Indonesia Timur.
Penulis Eko
Tinggalkan Komentar