Schoolmedia News Jakarta = Berikut alur kronologis kasus Chromebook yang melibatkan dugaan korupsi pengadaan laptop untuk pendidikan di Indonesia. Data ini disusun berdasarkan pemberitaan media dan temuan berbagai pihak hingga pertengahan tahun 2025.
KRONOLOGI KASUS CHROMEBOOK
1. Latar Belakang Program (2021–2022)
- 2021: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program digitalisasi sekolah sebagai bagian dari Merdeka Belajar.
- Salah satu komponennya adalah pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk laptop berbasis Chromebook, untuk mendukung proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- Anggaran besar dikucurkan: total mencapai Rp3,7 triliun (berdasarkan data BPK).
2. Distribusi dan Sorotan Awal (2022)
- Laptop didistribusikan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia.
- Muncul banyak keluhan dari guru dan kepala sekolah, terutama terkait:
- Performa laptop yang lambat.
- Tidak bisa digunakan offline dengan baik.
- Hanya kompatibel dengan akun belajar.id (terbatas).
- Spesifikasi rendah dengan harga yang dianggap mahal (sekitar Rp10 juta per unit).
- LSM dan media mulai menyoroti kejanggalan harga dan kualitas.
3. Audit BPK dan Temuan (2023)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengadaan TIK 2021–2022.
- Hasil audit menunjukkan adanya:
- Mark-up harga.
- Pengadaan tidak sesuai spesifikasi.
- Indikasi pengaturan tender.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
4. Penyelidikan Kejaksaan Agung (2024)
- Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) membuka penyelidikan kasus.
- Penyidik mendalami peran vendor, rekanan lokal, dan pejabat kementerian.
- Penggeledahan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Beberapa pejabat dipanggil untuk klarifikasi.
5. Penetapan Tersangka Awal (Awal 2025)
- Kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat di Kemendikbud dan pihak swasta (vendor).
- Dugaan keterlibatan dalam:
- Persekongkolan tender.
- Suap.
- Pemalsuan spesifikasi dan laporan pengadaan.
- Penyidik mendalami struktur kartel pengadaan TIK.
6. Reaksi Publik dan DPR (2025)
- Publik mengecam keras karena kasus ini terjadi saat sekolah-sekolah masih kekurangan sarana.
- Komisi X DPR RI memanggil pejabat Kemendikbud untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat).
- DPR meminta evaluasi total program digitalisasi sekolah dan pengadaan barang.
7. Proses Hukum dan Perkembangan Terbaru (Juli 2025)
- Sidang perdana tersangka utama dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- Kasus masih berkembang, dengan potensi penambahan tersangka.
- Kejaksaan menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lebih tinggi di luar Kemendikbudristek.
- Chromebook yang dibeli dalam proyek ini umumnya adalah produk rakitan dalam negeri bekerja sama dengan produsen luar negeri (dalam skema TKDN).
- Masalah utamanya bukan pada teknologi, tapi pada mekanisme pengadaan, transparansi, dan mutu produk.
- Kasus ini menjadi preseden penting untuk evaluasi belanja pendidikan berbasis teknologi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar