Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya pemahaman bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) Tahun 2025–2029 sebagai kerangka kerja kolaboratif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan esensial anak sejak kehamilan hingga usia enam tahun secara terpadu.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyampaian Temuan Uji Keterbacaan RAN PAUD HI 2025–2029 yang diselenggarakan Kemenko PMK di Depok, Jawa Barat.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Dalam arahannya, Deputi yang akrab disapa Lisa menegaskan bahwa PAUD HI bukan merupakan program sektoral baru, melainkan kerangka kerja lintas sektor yang mengintegrasikan layanan gizi dan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial anak usia dini.
“RAN PAUD HI harus dibaca sebagai panduan kerja bersama. Dokumen ini menjadi jembatan antara mandat Perpres PAUD HI, target RPJMN 2025–2029, dan praktik implementasi di daerah,†tegas Deputi Lisa.
Deputi Lisa menekankan bahwa keberhasilan PAUD HI sangat ditentukan oleh kejelasan peran dan konsistensi kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki kontribusi yang saling melengkapi dan tidak dapat berjalan secara parsial.
Lebih lanjut, Deputi Lisa menjelaskan bahwa uji keterbacaan RAN PAUD HI 2025–2029 telah dilaksanakan di sejumlah daerah pada November hingga Desember 2025 dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait, TP PKK, Pokja Bunda PAUD, mitra pembangunan, serta akademisi. Lokasi uji keterbacaan dipilih untuk mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur guna menangkap keragaman konteks implementasi di daerah.
“Dari uji keterbacaan ini, kami memperoleh gambaran nyata bagaimana RAN PAUD HI dipahami oleh daerah dengan kondisi, kapasitas, dan tantangan yang berbeda-beda,†jelasnya.
Hasil uji keterbacaan mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain masih beragamnya pemahaman tentang PAUD HI yang kerap dipersepsikan sebagai program sektoral, tantangan penyelarasan nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah, serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor dalam Gugus Tugas PAUD HI.
“Tantangan lainnya adalah memastikan indikator PAUD HI dipahami secara tepat, tidak dianggap sebagai duplikasi program tematik lain seperti stunting, serta dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai kewenangannya,†tambah Lisa.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Nia Reviani, perwakilan kementerian/lembaga memberikan tanggapan atas temuan uji keterbacaan, khususnya terkait penyelarasan indikator, mekanisme pelaporan, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi lintas sektor. Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk memastikan indikator dan target RAN PAUD HI realistis, terukur, dan didukung sistem data yang dapat diakses bersama.
Rapat penyampaian hasil uji keterbacaan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta mitra pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk memastikan RAN PAUD HI 2025–2029 tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga mampu mendorong penyelenggaraan layanan PAUD HI yang benar-benar holistik, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan anak di seluruh Indonesia.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar